Hukum Tata Negara Republik Indonesia dalam masa peralihan : Djilid I. Buku Hukum Tata Negara Republik Indonesia dalam Masa Peralihan: Djilid I karya Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo membahas secara mendalam tentang perubahan konstitusi dan struktur ketatanegaraan Indonesia pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit tersebut mengembalikan konstitusi Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. pinterhukum.com Pokok Bahasan Buku Konteks Historis dan Politik Analisis mengenai latar belakang politik dan hukum yang mendorong dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Perbandingan antara Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks sistem pemerintahan dan struktur negara. Struktur Ketatanegaraan Pasca Dekrit Pembahasan mengenai lembaga-lembaga negara yang ada setelah Dekrit Presiden, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Peran dan fungsi masing-masing lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses Peralihan dan Tantangan Implementasi Diskusi mengenai tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945 setelah masa peralihan. Analisis mengenai kesulitan administratif, politik, dan sosial yang muncul selama periode transisi. Gramedia Implikasi terhadap Sistem Pemerintahan Evaluasi terhadap perubahan sistem pemerintahan dari parlementer ke presidensial. Dampak perubahan tersebut terhadap hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Signifikansi Buku Buku ini penting sebagai referensi dalam memahami dinamika perubahan konstitusi dan struktur ketatanegaraan Indonesia pada masa peralihan. Analisis yang disajikan memberikan wawasan mengenai proses transisi politik dan hukum yang krusial dalam sejarah Indonesia