UUD 1945 P-4 GBHN (TAP No: II/MPR/1983) TAP - TAP MPR 1988 Pidato Pertanggungjawaban Presiden / Mandataris. Buku berjudul UUD 1945, P-4, GBHN (TAP No: II/MPR/1983), TAP-TAP MPR 1988, Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris merupakan sebuah kompilasi dokumen-dokumen kenegaraan penting yang digunakan sebagai bahan penataran dan referensi resmi pada masa Orde Baru. Isi Pokok Buku 1. Undang-Undang Dasar 1945 Memuat naskah asli UUD 1945 sebelum amandemen. Terdiri dari: Pembukaan: dasar filosofis negara (Pancasila). Batang Tubuh: 16 bab, 37 pasal. Penjelasan Resmi: tafsir pemerintah terhadap isi pasal-pasal. P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) – TAP MPR No. II/MPR/1978 Dikenal sebagai Eka Prasetya Pancakarsa. Menjabarkan 36 butir pengamalan Pancasila. Digunakan sebagai dasar penataran ideologi Pancasila di sekolah, instansi pemerintah, dan militer. GBHN – TAP MPR No. II/MPR/1983 Garis-Garis Besar Haluan Negara untuk periode 1983–1988. Menjadi pedoman pembangunan nasional bagi Presiden sebagai mandataris MPR. Menekankan: Stabilitas nasional Pertumbuhan ekonomi Pemerataan hasil pembangunan Menjadi dasar penyusunan Repelita V (1984–1989). TAP-TAP MPR 1988 Kompilasi berbagai Ketetapan MPR yang ditetapkan dalam Sidang Umum MPR tahun 1988. Termasuk: TAP MPR tentang pertanggungjawaban Presiden. TAP MPR tentang pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. TAP MPR tentang GBHN baru (untuk periode 1988–1993). Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris Merupakan laporan resmi Presiden Soeharto kepada MPR sebagai pelaksana GBHN. Berisi: Evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional. Capaian dan tantangan selama masa jabatan. Penegasan komitmen terhadap Pancasila dan UUD 1945. Tujuan Buku Digunakan sebagai bahan penataran P4 dan referensi resmi dalam pendidikan kewarganegaraan dan pelatihan ideologi negara. Mencerminkan arsitektur politik Orde Baru yang menekankan stabilitas, pembangunan, dan pengendalian ideologis.