Ontwerp van eene landrente ordonnantie. Buku berjudul Landrente-ordonnantie, 1927 merupakan sebuah dokumen hukum kolonial yang merevisi dan memperjelas sistem pajak sewa tanah (landrente) yang berlaku di Hindia Belanda. Berikut penjelasan isi dan konteksnya. Isi dan Tujuan Landrente-ordonnantie, 1927. Tujuan Utama: Menyusun ulang dan memperjelas ketentuan hukum terkait pungutan pajak atas tanah yang digunakan oleh penduduk pribumi. Menegaskan prinsip bahwa tanah adalah milik pemerintah kolonial, dan penduduk hanya memiliki hak pakai dengan kewajiban membayar sewa. Pokok Isi: Definisi dan klasifikasi tanah: Tanah dibagi berdasarkan produktivitas dan jenisnya (sawah, tegalan, dll), yang menentukan besaran pajak. Ketentuan pembayaran: Pajak dibayar dalam bentuk uang tunai, dengan tarif berbeda tergantung kelas tanah. Subjek pajak: Petani yang mengolah tanah wajib membayar pajak, bahkan jika mereka secara adat dianggap pemilik tanah. Pengelolaan dan pengawasan: Pajak dipungut oleh aparat kolonial lokal, dengan sistem yang awalnya dirancang untuk perorangan namun kemudian dipungut per desa karena kendala teknis. Latar Belakang Historis Sistem landrente pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Stamford Raffles saat Inggris menguasai Jawa (1811–1816). Ia mengadopsi model dari Bengal, India, di mana tanah dianggap milik negara dan petani membayar sewa atas penggunaannya. Setelah Belanda kembali berkuasa, sistem ini dipertahankan dan dilembagakan dalam berbagai ordonnantie, termasuk versi tahun 1927 yang merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya. Perubahan dan Implikasi Peralihan dari landrente ke sistem grondbelasting (pajak tanah tetap) di kemudian hari menandai perubahan prinsip: dari sewa tanah ke pengakuan hak milik terbatas atas tanah. Sistem landrente mencerminkan struktur kolonial yang menempatkan rakyat sebagai penyewa, bukan pemilik, sehingga berdampak besar pada persepsi hukum agraria dan hak atas tanah di Indonesia pasca-kemerdekaan.