Tentang dasar negara republik Indonesia dalam konstituante : Djilid II. Buku berjudul Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1998 dilengkapi pidato pertanggungjawaban Presiden Mandataris MPR RI serta Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih RI 1998–2003 merupakan dokumen penting yang merekam momen transisi politik dan reformasi di Indonesia pasca-Orde Baru. Isi Pokok Buku 1. Ketetapan-Ketetapan MPR RI Tahun 1998 Buku ini memuat 12 ketetapan hasil Sidang Istimewa MPR tahun 1998, yang menjadi tonggak awal reformasi. Beberapa ketetapan penting di antaranya: Tap MPR No. VIII/MPR/1998: Mencabut Tap MPR No. IV/MPR/1993 tentang Referendum Tap MPR No. X/MPR/1998: Pokok-pokok reformasi pembangunan untuk penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional Tap MPR No. XI/MPR/1998: Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) Tap MPR No. XV/MPR/1998: Penyelenggaraan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah Tap MPR No. XVII/MPR/1998: Penegasan tentang Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari kehidupan bernegara. 2. Pidato Pertanggungjawaban Presiden Mandataris MPR RI Presiden Soeharto menyampaikan pidato pertanggungjawaban di depan Sidang Istimewa MPR pada 1 Maret 1998. Pidato ini mencakup: Evaluasi pelaksanaan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) Penjelasan tentang kondisi ekonomi dan politik nasional Komitmen terhadap reformasi dan stabilitas nasional Namun, pidato ini juga menjadi sorotan karena dianggap tidak menjawab tuntutan reformasi secara substantif, yang kemudian berkontribusi pada pengunduran dirinya pada Mei 1998. 3. Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 1998–2003 Buku ini juga mencantumkan teks resmi sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yaitu: Presiden B.J. Habibie (menggantikan Soeharto setelah pengunduran diri) Wakil Presiden terpilih sesuai hasil Sidang MPR Sumpah jabatan ini menegaskan komitmen terhadap UUD 1945 dan tanggung jawab dalam memimpin negara di masa transisi.