Pemberdayaan DPR dalam upaya demokrasi. buku Pemberdayaan DPR dalam Upaya Demokratisasi karya Ichlasul Amal (1995) : Buku ini membahas peran DPR sebagai lembaga legislatif dalam proses demokratisasi Indonesia. Ichlasul Amal menyoroti kondisi DPR pada masa Orde Baru yang cenderung lemah dan dikendalikan eksekutif. DPR dianggap hanya sebagai “stempel” kebijakan pemerintah, bukan pengawas yang efektif. Pemberdayaan DPR dipandang penting untuk menyeimbangkan kekuasaan eksekutif. Demokratisasi membutuhkan parlemen yang kuat, independen, dan representatif. Amal menekankan perlunya reformasi struktur dan fungsi DPR. Fungsi legislasi harus diperkuat agar DPR tidak sekadar menyetujui rancangan pemerintah. Fungsi pengawasan perlu dijalankan secara nyata untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. DPR juga harus berperan dalam fungsi anggaran secara kritis, bukan formalitas. Representasi politik di DPR harus mencerminkan aspirasi rakyat, bukan kepentingan rezim. Amal menyoroti pentingnya sistem pemilu yang lebih demokratis untuk menghasilkan anggota DPR yang berkualitas. Pemberdayaan DPR terkait erat dengan penguatan partai politik sebagai saluran demokrasi. Demokratisasi tidak akan berjalan jika DPR tetap lemah dan bergantung pada eksekutif. Reformasi kelembagaan DPR menjadi syarat utama transisi menuju sistem politik yang lebih demokratis. Kesimpulannya, DPR harus diberdayakan sebagai pilar demokrasi agar Indonesia keluar dari otoritarianisme Orde Baru.