Onze verbanning : publicatie der officieele bescheiden, toegelicht met verslagen en commentaren, betrekking hebbende op de Gouvernements-Besluiten van den 18en Augustus 1913, nos. 1a en 2a, regelende de toepassing van artikel 47 R. R. (interneering) op E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo en R.M. Soewardi Soerjaningrat. Buku Onze verbanning (1913) adalah publikasi resmi yang menghimpun dokumen pemerintah kolonial Belanda terkait keputusan pengasingan tiga tokoh pergerakan nasional Indonesia: E.F.E. Douwes Dekker, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, dan R.M. Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara). Isinya berupa kumpulan keputusan gubernemen, laporan, serta komentar yang menjelaskan penerapan Pasal 47 Regeeringsreglement (R.R.) tentang interneering (pengasingan administratif tanpa proses pengadilan). Isi Pokok Buku Onze verbanning (1913) Latar Belakang Tahun 1913, pemerintah kolonial Belanda merencanakan perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis. Kaum pergerakan di Hindia Belanda menentang keras, karena rakyat jajahan justru tidak merdeka. Artikel terkenal Ki Hadjar Dewantara “Als ik eens Nederlander was” (“Seandainya aku seorang Belanda”) dianggap menghina pemerintah kolonial. Bersama Douwes Dekker dan Tjipto, ia ditangkap dan dikenai interneering (pengasingan administratif). Isi Dokumen Resmi Keputusan Gubernemen 18 Agustus 1913 No. 1a dan 2a: dasar hukum pengasingan ketiga tokoh. Pasal 47 R.R.: memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengasingkan seseorang demi “ketertiban umum” tanpa melalui pengadilan. Dokumen-dokumen resmi yang dipublikasikan mencakup surat keputusan, laporan pejabat kolonial, dan penjelasan administratif. Verslagen en Commentaren (Laporan dan Komentar) Buku ini tidak hanya berisi teks hukum, tetapi juga komentar dan laporan yang menjelaskan alasan pengasingan. Pemerintah kolonial menekankan bahwa tulisan dan aktivitas ketiga tokoh dianggap mengancam stabilitas politik. Ada narasi pembenaran kolonial bahwa tindakan ini perlu untuk mencegah agitasi politik. Tujuan Publikasi Menjadi dokumen resmi untuk menunjukkan “legalitas” tindakan pengasingan. Sekaligus berfungsi sebagai propaganda kolonial, menampilkan pemerintah sebagai pihak yang menjaga ketertiban. Namun bagi sejarawan, buku ini kini menjadi sumber primer penting untuk memahami mekanisme represi kolonial terhadap pergerakan nasional. Makna Historis Menunjukkan bagaimana hukum kolonial digunakan untuk membungkam perlawanan politik. Menjadi bukti awal represi terhadap tokoh-tokoh yang kelak berperan besar dalam pergerakan nasional dan pendidikan bangsa. Buku ini memperlihatkan benturan antara ide demokrasi yang diklaim Belanda dan praktik kolonial yang otoriter di Hindia Belanda. Catatan Kontekstual Buku Onze verbanning adalah contoh klasik bagaimana pemerintah kolonial menggunakan publikasi resmi untuk membenarkan tindakan represif. Bagi peneliti, ia penting sebagai dokumen arsip kolonial yang bisa dibandingkan dengan tulisan para tokoh pergerakan sendiri (misalnya artikel Ki Hadjar Dewantara atau pamflet Douwes Dekker).