De Voedselvoorziening van Nederlandsh Indie. 1919. De Voedselvoorziening van Nederlandsch-Indië (1919) adalah sebuah laporan kolonial yang membahas sistem penyediaan pangan di Hindia Belanda pada masa pasca-Perang Dunia I. Buku ini menyoroti bagaimana pemerintah kolonial mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi bahan makanan pokok (terutama beras), serta dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat pribumi dan Eropa di Nusantara. Isi dan Struktur Buku Buku ini diterbitkan di Den Haag pada tahun 1919 sebagai bagian dari kajian kebijakan kolonial. Garis besar tematiknya: Pendahuluan Latar belakang krisis pangan global setelah Perang Dunia I. Pentingnya Hindia Belanda sebagai wilayah penghasil beras dan komoditas pangan tropis. Produksi Pangan di Hindia Belanda Fokus pada beras sebagai makanan pokok utama. Catatan tentang daerah penghasil beras (Jawa, Sumatra, Bali). Peran petani pribumi dalam sistem produksi kolonial. Distribusi dan Perdagangan Mekanisme distribusi beras di dalam negeri dan ekspor. Peran pedagang lokal dan perusahaan kolonial. Masalah harga, monopoli, dan spekulasi pangan. Konsumsi dan Gizi Pola konsumsi masyarakat pribumi: beras, jagung, sagu, ubi. Perbedaan konsumsi antara masyarakat pribumi dan Eropa. Catatan tentang kekurangan gizi dan kaitannya dengan penyakit tropis (beri-beri). Kebijakan Pemerintah Kolonial Upaya mengendalikan harga beras dan mencegah kelaparan. Pendirian badan pengawas pangan. Kritik terhadap sistem kolonial yang sering lebih mengutamakan ekspor daripada kebutuhan lokal. Kesimpulan Menekankan perlunya reformasi dalam sistem pangan kolonial. Menunjukkan bahwa penyediaan pangan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga politik dan sosial. Konteks Historiografis Kolonialisme dan Ekonomi: Buku ini mencerminkan cara pandang kolonial Belanda yang menilai pangan sebagai komoditas strategis untuk stabilitas politik dan ekonomi. Nilai Dokumenter: Menjadi sumber penting untuk memahami sejarah kebijakan pangan di Indonesia awal abad ke-20. Signifikansi Akademik: Kini lebih bernilai sebagai dokumen historiografi ekonomi kolonial dan antropologi pangan, bukan sebagai rujukan kebijakan modern.